"Sekolah yang memenuhi standar pelayanan minimum di Indonesia hanya 25 persen. 75 persen tidak. Ini jadi PR besar kita bersama. Tidak usah ditutup-tutupi," kata Anies saat ditanya tanggapan tentang hasil analisa OECD di kantornya, Jl Jenderal Sudirman, Jaksel, Jumat (15/5/2015).
Ia mengatakan seharusnya perbaikan sistem pendidikan mengacu 8 standar pendidikan nasional yang meliputi standar kompetensi kelulusan, isi, proses, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan pendidikan dan penilaian pendidikan. Menurutnya, karena selama ini UN selalu dijadikan standar kelulusan siswa maka fokus guru, sekolah dan orang tua murid ada pada UN saja.
"Karena UN jadi syarat kelulusan, semuanya konsen ke UN saja. Seakan-akan UN penentu semuanya. Padahal saat kita dinilai antar bangsa, banyak faktor yang dimasukkan," sambungnya.
Pencabutan UN sebagai tolak ukur kelulusan dinilainya bisa menjadi salah satu jalan perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Murid diharapkan dapat belajar karena merasa membutuhkan dan bukan hanya mengejar nilai UN yang baik. Pihak sekolah pun dinilainya akan semakin memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh dan tidak fokus dengan nilai UN nasional tertinggi.
"Penilaian kinerja pada 8 standar pendidikan. Pendidikan sekolah, pendidikan daerah dapat ditingkatkan dengan nggak ada UN,"pungkasnya.
Dalam analisa peringkat sekolah dari 76 negara yang dibuat OECD itu, Singapura menduduki peringkat pertama dan diikuti oleh Hong Kong.
Lima posisi teratas diambil oleh negara-negara Asia - Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan dan Jepang. Lima negara dengan peringkat terendah adalah Oman di posisi 72, Maroko, Honduras, Afrika Selatan dan Ghana di tempat terakhir.
Sementara Indonesia menduduki posisi nomor 69 dari 76 negara.
Inggris menempati peringkat 20, sedangkan beberapa negara Eropa lainnya berprestasi lebih baik. Amerika Serikat bertengger di posisi 28.
Sumber: detik.com
Post a Comment