Jokowi Diminta Sodorkan Calon Kepala BIN di Luar Parpol

Pencalonan Sutiyoso (kanan) sebagai Kepala BIN kembali mendapat tentangan (Foto: Antara)

JAKARTA - Penolakan nama Sutiyoso pada pencalonan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir.
Salah satunya dari elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Peduli Indonesia, yang terdiri dari alumni Universitas Indonesia (UI) dan beberapa Universitas lain.
Koalisi Peduli Indonesia mengaku telah menemui Wakil Ketua DPR, Fadli Zon untuk menyuarakan penolakan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu, menjadi calon Kepala BIN.
Ketua Koalisi Peduli Indonesia, Ahmad Hadi mengatakan, Presiden Jokowi harus lebih cermat dalam memilih dan mengajukan nama calon pemimpin di lembaga vital tersebut dari luar partai politik. (Parpol)
"Kami mendesak Presiden Jokowi harus memberikan nama calon yang lebih baik, bukan menjadi bagian dari Parpol. Rekam jejaknya harus bisa dilihat," ujar Hadi dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2015).
Kata dia, Fadli Zon mengaku tidak bisa berbuat banyak karena keputusan Calon Kepala BIN, merupakan hak penuh Presiden Jokowi. Namun dia mengaku memahami apa yang menjadi tuntutan Koalisi Peduli Indonesia.
Menurutnya, Fadli Zon juga terus meminta masukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sementara itu, perwakilan Koalisi Peduli Indonesia lainnya, Satrio Komeng menyebutkan, tugas Kepala BIN lebih berat dibandingkan Panglima TNI serta Kapolri.
"Kami minta Komisi I (DPR) agar bekerja sama dengan KPK dan PPATK, dalam menelusuri rekam jejak kandidat Kepala BIN, serta memantau fit and proper test agar tak ada politik uang dan praktik suap menyuap," tegas Satrio.
Di lain tempat, Direktur Program The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial), Al Araf berharap agar Presiden Jokowi tetap memperhatikan aspirasi dari masyarakat, walau pun pencalonan Kepala BIN hak progratif Presiden.
"Kepala BIN harus seorang yang energik, dan memiliki kekuatan fisik prima, karena BIN merupakan mata dan telinga negara," ujar Al Alraf.
Al Alraf pun menyarankan, agar Kepala BIN diambil dari internal lembaga tersebut. Selama ini, tambahnya, para agen telah berjuang puluhan tahun demi kepentingan keamanan nasional sehingga perlu diberikan promosi dan penghargaan terhadap pengabdian mereka.
"BIN hanya mengabdi, dan hanya untuk kepentingan negara bukan untuk kepentingan penguasa dan ini yang harus dibangun dalam kehidupan demokrasi," pungkasnya.

(raw) 

 

okezone.com