JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, M Misbakhun, mengkritik keras kicauan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang pandangannya seputar usulan dana aspirasi wakil rakyat di Senayan DPR yang bisa mencapai Rp20 miliar per anggota.
Melalui akun @MMisbakhun di Twitter, anggota Komisi XI DPR itu mengingatkan SBY lebih berhati-hati menyampaikan opini soal dana Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).
"Apa yg Pak @SBYudhoyono ketahui ttg Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP)? Sbg ketum partai apa sdh tanya ke fraksi di DPR? Tdk ada yg namanya dana aspirasi dan dana tunai yg dipegang oleh anggota DPR dlm UP2DP. Pak @SBYudhoyono harus hati-hati memberikan opini," tulis Misbakhun, Senin (15/6) malam, tak lama usai SBY bercuit di Twitter melalui akun @SBYudhoyono.
Menurut Misbakhun, pemahaman SBY soal UP2DP ini masih sangat terbatas. Karenanya, politikus yang dikenal sebagai inisiator panitia angket kasus Bank Century itu menyarankan SBY agar bertanya terlebih dulu ke FPD di DPR.
"Pak SBY menurut saya masih terbatas pemahamannya soal UP2DP ini. Saya lihat dari apa yang disampaikan di tweetnya. Kelihatan. DPR sadar sepenuhnya bahwa usulan dan pengelolaan APBN itu sepenuhnya wilayah kewenangan pihak eksekutif," tulis Misbakun.
Dalam UP2DP, imbuh Misbakhun, anggota DPR menerima usulan melalui proposal dari masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Usulan itu kemudian direkap. Selanjutnya, usulan masyarakat yang sudah disampaikan melalui anggota DPR diteruskan kepada pemerintah pada saat membahas APBN.
"Tidak ada pengelolaan UP2DP yang dilaksanakan sendiri oleh anggota DPR. Itu wilayah sepenuhnya wilayah eksekutif. Pak SBY harus tahu bahwa UP2DP berbasis proposal masyarakat. Bapak juga harus tahu proses bottom up saat ini seperti apa jalannya. Dengan adanya UP2DP justru akan membantu proses bottom up yang ada akan lebih aspiratif untuk masyarakat secara merata," tulis Misbakhun.
Wakil Ketua Tim Mekanisme UP2DP DPR itu menambahkan, proses bottom up yang saat ini berjalan tidak merata karena masyarakat berbeda pilihan politiknya dengan kepala daerah yang berkuasa. Namun, dengan adanya UP2DP, Misbakhun yakin ada saluran lain bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya demi kemajuan daerah.
"Dg adanya UP2DP, maka dibuka saluran lain bagi masyarakat yg termarginalkan tsb untuk menyampaikan aspirasi pembangunannya. Apakah Pak SBY belum pernah tahu soal praktek Jasmas (Jaring Aspirasi Masyarakat) di DPRD Propinsi dan Kabupaten serta Kota? Perlu Pak SBY ketahui praktek Jasmas sudah berjalan dan anggota DPRD menjalankan kegiatan anggaran bersama pemerintah daerah," terangnya.
Misbakhun justru penasaran dengan pandangan SBY yang menganggap anggota DPRD kabupaten/kota pasti dekat dengan masyarakat di daerah pemilihan mereka. Anggota DPR yang terpilih menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur II itu menegaskan, dekat secara lokasi belum tentu memiliki kedekatan psikologis.
"Dekat di mata belum tentu dekat di hati. Pak SBY harus tahu itu. Ukuran dekat ini tidak hanya karena jaraknya semata. Seharusnya tidak perlu ada pertanyaan dari Pak SBY seandainya sejak awal bapak bertanya dulu soal UP2DP ini kepada fraksi di DPR. Harapan saya, Pak SBY bisa memahami soal UP2DP ini krn tdk ada dana aspirasi dan jatah proyek serta uang tunai dalam program ini. Saya mengapresiasi perhatian Pak SBY terkait program UP2DP ini. Paling tdk akan membuat anggota DPR makin hati-hati dlm melangkah," sebut Misbakhun.
Sebelumnya SBY dalam cuitannya mengingatkan agar potensi rusaknya sistem dengan alokasi dana aspirasi. Menurutnya, harusnya fokus pemerintah dan DPR saat ini adalah mengatasi pertumbuhan ekonomi yang melambat.
"Jangan salah & jangan merusak sistem. Tidakkah saat ini fokus & prioritas pemerintah & DPR justru atasi perlambatan ekonomi dgn segala dampaknya thd kehidupan masyarakat?" tulis SBY.
Ia menyodorkan beberapa pertimbangan. Termasuk jika anggota DPRD kabupaten/kota menuntut hal yang sama dengan dana aspirasi untuk anggota DPR RI. SBY menilai anggota DPRD kabupaten/kota tentu lebih tahu soal persoalan di daerah pemilihan mereka.
Seakan mengingatkan, SBY menilai perencanaan pembangunan akan rumit dan kian kompleks karena masing-masing pihak punya keinginan dan rencananya sendiri. Selain itu, tulisnyan, jika anggota DPR punya jatah dan kewenangan untuk menentukan sendiri proyek dan anggarannya, maka hal itu sama saja dengan eksekutif. Namun, yang tak kalah penting menurut SBY adalah soal akuntabilitas dan pengawasan dana aspirasi.
(ful)
okezone.com
Post a Comment