Sedikitnya dana sebesar AU$30.000 atau Rp390 juta diduga dibayarkan oleh Australia, pada lima anggota sindikat perdagangan manusia. Dana itu untuk membawa kapal berisi 65 pencari suaka kembali ke wilayah Indonesia.
Keterangan itu didapat langsung dari pengakuan kapten dan lima kru kapal penyelundup, pada polisi Indonesia di Pulau Rote, pada pekan lalu. Mereka memperoleh AU$5.000 untuk setiap orang.
Australia sudah membuat kontroversi beberapa tahun lalu, dengan mendorong keluar kapal-kapal pencari suaka dari wilayah mereka, untuk kembali ke dalam perairan Indonesia.
Pemerintahan PM Tony Abbott juga memicu perdebatan, ketika membuat kebijakan imigrasi baru, dengan menutup akses bagi ribuan pencari suaka yang saat ini masih tertahan di Indonesia, pada 2014.
Negara itu juga membuat organisasi-organisasi kemanusiaan internasional terhenyak, ketika membuat perjanjian dengan Kamboja, untuk pemindahan ribuan pengungsi di Pulau Nauru ke penampungan di Kamboja.
Mereka berdalih sikap keras dibutuhkan, untuk membuat para pengungsi dan pencari suaka berpikir ulang, sebelum mengambil risiko melakukan perjalanan laut yang berbahaya, untuk menuju ke Australia.
Tapi, alasan itu jadi sama sekali tidak masuk akal, ketika Australia membayar sindikat perdagangan manusia. Bukankah itu justru memberi semangat mereka, untuk lebih sering menyelundupkan manusia?
Dikutip dari laporan Reuters, Jumat, 12 Juni 2015, Abbot menolak berkomentar. Dia tidak mau mengakui atau membantah, hanya menyebut bahwa Australia akan melakukan apa pun untuk menghentikan kapal-kapal pencari suaka.
Pada jawabannya, Abbott menyebut dalih operasi keamanan. "Kami tidak membuka detail langkah operasi keamanan nasional," ujarnya. Abbott kembali menolak membenarkan atau membantah, pada Minggu, 14 Juni 2015.
Tambahan dalam pernyataan dia adalah soal pesan kunci bagi Indonesia bahwa pemerintahannya akan melakukan apa pun yang dibutuhkan. "Saya pikir sangat penting agar orang Indonesia tahu," ucapnya.
"Pemerintah Australia sangat tegas dalam determinasi kami, untuk tidak melihat setan (penyelundup manusia) ini dimulai lagi," kata Abbott, mengklaim penghentian kapal-kapal pencari suara baik bagi kedua negara.
Berbeda dengan Abbott, Menteri Imigrasi Peter Dutton dan Menlu Julie Bishop sempat mengeluarkan bantahan pekan lalu. Tapi, beberapa hari kemudian mereka mengubah pernyataan.
Laman Sydney Morning Herald (SMH), Senin, 15 Juni 2015, menulis bahwa Dutton dan Bishop telah mengubah jawaban mereka, tidak lagi membantah seperti sebelumnya. Namun, meniru Abbott dengan memberi jawaban ambigu.
"Dutton mengatakan tidak akan berkomentar pada operasi-operasi spesifik. Bishop kini menyebut Indonesia yang harus disalahkan, karena gagal menjaga kedaulatan perbatasan mereka," tulis SMH.
Menlu RI, Retno Marsudi, mengaku sudah bertanya pada Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson, yang ditanggapi dengan janji meneruskan pertanyaannya ke Canberra.
Grigson, kata Retno, berjanji segera memberikan jawaban. "Kami benar-benar prihatin, jika laporan (dibayarnya sindikat oleh Australia) itu ternyata benar," kata Retno.
Bishop dalam pernyataannya yang dikutip The Australia, Senin, 15 Juni 2015, mengatakan siap menanti hasil penyelidikan yang dilakukan Indonesia, atas pengakuan para anggota sindikat soal pembayaran Australia.
Dia mengatakan, operasi kedaulatan perbatasan perlu dilakukan Australia. Jika khawatir dengan yang dilakukan Australia, Indonesia semestinya melakukan operasi perbatasannya juga.
Apalagi, kata dia, kapal para pedagang manusia itu datang dari Indonesia, dengan kru yang juga orang-orang Indonesia. Mereka meninggalkan wilayah Indonesia, membawa pencari suaka ke Australia.
viva.co.id
Post a Comment